PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Harga jual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit masih anjlok dan belum stabil. Bahkan sejak beberapa waktu lalu, harga di tingkat petani terus mengalami penurunan. Untuk itu, pemerintah daerah diminta agar bisa melakukan intervensi terhadap harga jual sawit.
Dengan tujuan kesejahteraan petani bisa lebih terangkat, permintaan itu disampaikan Anggota DPRD Riau Fraksi Gerindra Taufik Arrakhman kepada Riau Pos, Ahad (14/7).
Menurut dia, persoalan mendasar untuk harga kelapa sawit adalah tidak adanya lembaga khusus yang mengawasi operasi pabrik kelapa sawit (PKS).
‘’Sekarang bagaimana kita bisa mengawasi PKS? Tentunya harus ada standar khusus agar harga beli sawit ke petani bisa stabil. Caranya mau tidak mau pemda harus bisa lakukan intervensi,” imbuhnya.
Ia juga mendapat laporan bahwasannya ada banyak potongan yang dibebankan PKS jika membeli sawit dari petani. Potongan itu juga membuat keuntungan petani mengalami penurunan.
‘’Mungkin Dinas Perkebunan atau Dinas Perdagangan bisa mencarikan solusi terbaik. Karena jumlah masyarakat yang menggantungkan hidup dengan sawit sangatlah banyak. Makanya ini harus diseriusi,” pungkasnya.
Selain itu, dirinya juga akan mencoba mengusulkan kepada komisi terkait supaya persoalan harga sawit bisa dibahas secara konkret. Bila perlu dibentuk satuan tugas khusus yang bekerja mencari, menganalisa dan menemukan solusi atas penurunan harga sawit.
Karena menurut dia, jika pemda bergerak maka bisa saja harga sawit bisa kembali terangkat. “Mungkin bisa dibuatkan Perda turunan berdasarkan UU atau Peraturan Menteri. Bisa saja. Tinggal diadakan pembahasan kemudian nanti diusulkan ke pemerintah daerah. Muaranya tetap oleh eksekutif,” paparnya.(nda)
